AWASI PEMILU Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Awasipemilu – Komisi Pemilihan Umum segera buka
rekrutment PPK yang sudah dipastikan tanggal pendaftaran ppk tanggal 16 November 2022 dan PPS pada 29 November 2022 segera persiapkan untuk mendaftar
adapun syarat syaratnya disini.
Setelahnya KPU RI mengirimkan ternyata terdapat perubahan jadwal resminya menjadi 20 November s.d 16 Desember 2022 untuk pendaftaran PPK.
Tahapan administrasi menjadi tahapan
pertama yang harus dipersiapkan diantaranya:
·
Surat lamaran ditujukan kepada KPU Lihatdisini
·
Surat Pernyataan Lihat disini
·
Daftar riwayat hidup Lihat disini
Tahapan selanjutnya setelah lolos
administrasi maka kemudian kita menghadpi tes tulis atau CAT computer Lihatdisini contoh contoh soal PPK dan Kisi kisi soal yang aka keluar.
Setelah PPK berlangsung Bawaslu akan
merekrut Pengawas Kelurahan Desa untuk pemahaman selain dari tugas wewenangnya
PKD bisa dilihat disini.
Fahami juga latihan latihan soal bagi
Pengawas Kelurahan Desa Pada Pemilu 2024
1. Manakah yang termasuk kewenangan dari
Panwaslu Kecamatan? Kecuali..
a. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan
mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan
memperhatikan masukan Bawaslu Kab/Kota
b. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang
berkaitan dengan dugaan pelanggaran
c. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu
diwilayah kecamatan
d. Melakukan Pencegahan dan penindakan
diwilayah kecamatan
Jawaban d
2. Berapakah jumlah anggota PPK?
a. Sebanyak 7 orang
b. Sebanyak 5 orang
c. Sebanyak 3 orang
d. Paling sedikit 3 orang
Jawaban b
3. Berapa jumlah anggota Bawaslu RI
a. 3 Orang
b. 7 Orang
c. 4 Orang
d. 5 Orang
Jawaban d
4. Terdapat kepala desa yang ditemukan
mendukung salah satu calon dan/atau salah satu pasangan calon sehingga adanya
pihak yang diutungkan dan dirugikan atas tindakan atau keputusan kepala desa
tersebut, atas dasar demikian kepala desa terbukti melanggar dan termasuk
klasifikasi dari jenis pelanggaran….
a. Etika Kepala Desa
b. Administrasi Pemilu
c. Pidana Pemilu
d. Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan
lainnya
Jawaban c
5. Hasil kegiatan pengawasan Pengawas Pemilu
dituangkan dalam….
a. Formulir Model A
b. Formulir Model B
c. Formulir
Model D
d. Formulir Model C
Jawaban a
6. Presiden dan Wakil Presiden memegang
Jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang
sama hanya untuk satu kali dalam masa jabatan, frasa tersebut diatur dalam…
a. Pasal 7 UUD 1945
b. Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017
c. Pasal 4 UUD 1945
d. Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017
Jawaban a
7. Berapakah jumlah anggota Panitia Pengawas
Pemilu Kecamatan berdasarkan UU Pemilu
a. Sebanyak 3 Orang
b. Sebanyak 5 orang
c. Paling banyak 5 orang
d. Paling sedikit 5 orang
Jawaban a
8. Pembentukan Mahkamah Konstitusi
selambat-lambatnya menurut UUD 1945 pada amandemen ke 4 pada tahun …
a. 2002
b. 2000
c. 2001
d. 2003
Jawaban a
9. Regulasi yang mengatur mengenai
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur dalam….
a. Perbawaslu No. 6 Tahun 2018
b. Perbawaslu No. 4 Tahun 2022
c. Perbawaslu No. 21 Tahun 2018
d. Perbawaslu No. 5 Tahun 2018
Jawaban c
10. KPU/PPK dalam melaksanakan tahapan pemilu
tidak sesuai dengan proses, prosedur, dan cara yang telah ditetapkan, sehingga
pengawas pemilu memberikan rekomendasi kepada KPU/PPK, hal tersebut termasuk
jenis pelanggaran …
a. Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu
b. Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan
lainnya
c. Pelanggaran Administrasi Pemilu
d. Pelanggaran Pidana Pemilu
Jawaban c
11. Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan
dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh Pelaksana, Peserta dan Petugas
Kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus di taati
Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye, kecuali…
a. Mengganggu ketertiban umum
b. Mempersoalkan dasar negara pancasila,
Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia
c. Kampanye dengan batas waktu yang telah
ditentukan oleh KPU
d. Membawa atau menggunakan tanda gambar
dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu
yang bersangkutan
Jawaban b
12. Jenis Formulir model apa yang digunakan
pada saat adanya Laporan dari masyarakat mengenai terjadinya dugaan pelanggaran
Pemilu
a. Formulir Model B.3
b. Formulir Model B.1
c. Formulir Model B.2
d. Formulir Model B.4
Jawaban b
13. Penyelenggara Pemilu Menurut UU No. 7
Tahun 2017 terdiri dari ….
a. Bawaslu, Pemerintah, KPU
b. Bawaslu, KPU, DKPP
c. Bawaslu, KPU, Pemerintah
d. Bawaslu, KPU, DKPP, Pemerintah
Jawaban b
14. Temuan atau Laporan Dugaan pelanggaran
pemilu diputuskan untuk ditindak lanjuti atau tidak ditindak lanjuti paling
lama…
a. 3 hari kalender sejak ditemukannya dugaan
pelanggaaran Pemilu dan diregistrasi
b. 3 hari kerja sejak ditemukannya dugaan
pelanggaaran Pemilu dan diterima
c. 7 hari kerja setelah temuan atau laporan
diterima dan diregistrasi
d. 7 hari kalender sejak ditemukannya dugaan
pelanggaaran Pemilu diterima dan diregistrasi
Jawaban c
15. Dalam Pemilu Pemilih diharuskan
memberikan suranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut
merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang…
a. Rahasia
b. Umum & Jujur
c. Langsung
d. Bebas
Jawaban d
16. Hari yang dimaksud dalam penanganan
Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu adalah…
a. Hari kerja
b. Hari Libur
c. Hari kalender
d. Hari Nasional
Jawaban a
17. Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada..
a. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
b. Bawaslu Kabupaten/Kota
c. Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Jawaban b
22. Pemilihan Umum Tahun 2024
dilaksanakan pada….
a. 14 Februari 2024
b. 15 Februari 2024
c. 24 Nopember 2024
d. 14 April 2024
Jawaban a
23. Panwaslu Kecamatan Diberikan Kewenangan
tambahan untuk Penyelesaian
Sengketa Proses Antar Peserta, yang diatur dalam…
a. Perbawaslu No. 5 Tahun 2019
b. Perbawaslu No. 18 Tahun 2017
c. Perbawaslu No 4 Tahun 2022
d. Perbawaslu No. 27 Tahun 2018
Jawaban a
24. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak
empat kali, maka perubahan kedua pada tahun…
a. Tahun 2002
b. Tahun 2001
c. Tahun 1999
d. Tahun 2000
Jawaban d
25. Berapakah jumlah anggota Panitia
Pemungutan Suara berdasarkan UU Pemilu…
a. Paling sedikit 5 orang
b. Sebanyak 5 orang
c. Sebanyak 3 orang
d. Paling banyak 7 orang
Jawaban c
26. Pengawas Pemilu perlu melakukan
identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan Pemilu, pada
tahapan…
a. Tahapan Kampanye
b. Tahapan Pemungutan Suara
c. Tahapan Pemutakhiran data pemilih
d. Semua Tahapan
Jawaban d
27. Untuk memperoleh kursi DPR, Partai
Politik Peserta Pemilu harus memperoleh jumlah suara minimal 4% secara
nasional, syarat tersebut dikenal dengan Istilah…
a. Proporsional terbuka
b. Parlemantary Threshold
c. Presidential Threshold
d. Electoral Threshold
Jawaban b
28. Untuk mengambil keputusan diambil
melalui mekanisme Rapat Pleno yang diatur dalam…
a. Perbawaslu No. 5 Tahun 2018
b. Perbawaslu No. 21 Tahun 2018
c. Perbawaslu No. 6 Tahun 2018
d. Perbawaslu No. 1 Tahun 2022
Jawaban a29. Partisipasi masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dibawah ini,
kecuali…
a. Pendidikan Politik bagi pemilih
b. Relawan Pengawas Pemilu
c. Perhitungan cepat hasil pemilihan
d. Melaksanakan Pemutakhiran Daftar
Pemilih
Jawaban d
30. Masyarakat dapat melaporkan dugaan
pelanggaran Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan, yang kemudian pengawas melakukan
kajian awal untuk menganalisis keterpenuhan syarat formil dan materil, maka apa
saja yang termasuk syarat materil tersebut, kecuali…
a. Saksi yang mengetahui peristiwa
tersebut
b. Waktu pelaporan tidak melebihi
ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui
c. Tempat peristiwa terjadi
d. Bukti
Jawaban b
31. Siapa Ketua Bawaslu RI saat ini?
a. Abhan
b. Hasyim Asya’ri
c. Arif Budiman
d. Rahmat Bagja
Jawaban d
32. Sekretariat Panwaslu Kecamatan
dipimpin oleh…
a. Anggota Panwaslu Kecamatan
b. Ketua Panwaslu Kecamatan
c. Koordinator Sekretariat Panwaslu
Kecamatan
d. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan
Jawaban d
33. Undang-Undang yang mengatur tentang
Pemilihan Umum diatur dalam……
a. UU No 3Tahun2008
b. UU No 7 Tahun 2017
c. UU No 5Tahun 2013
d. UU No 4Tahun 2008
Jawaban b
34. Di bawah ini adalah indikator Pemilu
Demokratis, kecuali:
a. Kampanye pemilu yang demokratis
b. Penyusunan kerangka hukum
c. Hak memilih dan untuk dipilih
d. Akses media dan kebebasan berekspresi
Jawaban d
35. Laporan Pelanggaran Pemilu
disampaikan paling lama…
a. 7 hari kerja sejak diketahui
terjadinya dugaan pelanggaaran Pemilu
b. 3 hari kalender sejak diketahui
terjadinya dugaan pelanggaaran Pemilu
c. 3 hari kerja sejak diketahui
terjadinya dugaan pelanggaaran Pemilu
d. 7 hari kalender sejak diketahui
terjadinya dugaan pelanggaaran Pemilu
Jawaban a
36. Masyarakat dapat melaporkan dugaan
pelanggaran Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan, yang kemudian pengawas melakukan
kajian awal untuk menganalisis keterpenuhan syarat formil dan materil, maka apa
saja yang termasuk syarat formil tersebut, kecuali…
a. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir
Laporan Dugaan Pelanggaran dengan KTP-el
b. Identitas Pelapor/pihak yang berhak
melaporkan
c. Peristiwa dan uraian kejadian
d. Pihak terlapor
Jawaban c
37. Di negara demokrasi, Konstitusi atau
Undang-undang Dasar berfungsi sebagai sarana…
a. Membatasi kekuasaan lembaga- lembaga
negara
b. Semua jawaban benar
c. Menjamin hak-hak asasi warga negara
d. Menentukan kekuasaan lembaga- lembaga
negara
Jawaban b
38. Dibawah ini manakah yang termasuk
jenis pelanggaran Pemilu…
a. Pelanggaran administrasi Pemilu,
Pidana Pemilu, Pelanggaran Etik, dan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan
lainnya
b. Pelanggaran Etik, Pelanggaran
administrasi Pemilu, Pidana Pemilu dan Pidana Pemilihan
c. Pidana Pemilu, Pelanggaran Peraturan
Perundang-undangan lainnya, dan pidana Pemilihan
d. Pelanggaran Etik, Pelanggaran
administrasi Pemilu, Pidana Pemilihan, dan Pelanggaran Peraturan
Perundang-undangan lainnya
Jawaban a
39. Berikut ini yang tidak termasuk dalm
4 pilar kebangsaan adalah…
a. Bhineka Tunggal Ika
b. Pancasila
c. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat
indonesia
d. Undang-Undang 1945
Jawaban c
40. Ketika terjadinya dugaan pelanggaran
netralitas ASN dan telah terbukti, maka pengawas pemilu merekomendasikan…
a. Pemerintah
b. Etik PNS
c. KASN
d. KPU
Jawaban c
41. Alasan yang paling tepat untuk
menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah….
a. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat
besar
b. Standar pemilu demokratis yang
mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu
c. Indonesia belum memiliki lembaga
pengawas pemilu
d. Pemilu diwarnai praktek-praktek
kompetisi yang tidak fair
Jawaban d
42. Rumusan Pancasila terdapat dalam
Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan
a. 16 Agustus 1945
b. 15 agustus 1945
c. 17 Agustus 1945
d. 18 Agustus 1945
Jawaban d
43. Berikut ini adalah pihak yang harus
tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah…
a. Pemerintah Daerah
b. Petugas kampanye
c. Pengawas pemilu
d. Peserta pemilu
Jawaban c
44. Dalam hal terdapat laporan
pelanggaran Pemilu oleh salah satu peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan dalam
menangani suatu pelanggaran berdasarkan…
a. Perbawaslu No. 5 Tahun 2019
b. Perbawaslu No 7 Tahun 2018
c. Perbawaslu No. 4 Tahun 2022
d. Perbawaslu No. 18 Tahun 2017
45. Manakah yang termasuk kewajiban dari
Panwaslu Kecamatan? Kecuali..
a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas
dan kewajiban
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkat dibawahnya
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan
kepada Bawaslu Kab/Kota sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik
d. Mengevaluasi pengawasan pemilu di
wilayah kecamatan
Jawaban d
46. Pencegahan pelanggaran Pemilu yang
dilakukan oleh penyelenggara Pemilu difokuskan pada…
a. Ketidakbenaran dan ketidakabsahan data
maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap
tahapan Pemilu
b. Perbuatan yang dikategorikan sebagai
tindakan pidana pemilu
c. Ketidaktepatan waktu pada proses
pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan
d. Ketidakpatuhan terhadap larangan pada
setiap tahapan Pemilu
Jawaban d
47. Perlengkapan Pemungutan dan
Perhitungan Suara di TPS meliputi antara lain, kecuali…
a. Tinta
b. Kotak suara dan bilik suara
c. Sampul kertas dan segel
d. Obeng untuk mencoblos
Jawaban d
48. Sidang BPUPKI I diselenggarakan di
Jakarta yang membicarakan
a. Lagu kebangsaan Indonesia Raya
b. Rancangan UUD
c. Rumusan Dasar Negara
d. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan
Indonesia
Jawaban c
49. Apabila terjadi hal-hal yang
mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan
tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh….
a. Panwaslu Kelurahan/Desa
b. KPU
c. Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Bawaslu Provinsi
Jawaban c
50. Dalam Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu
dengan lembaga lainya tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (Sentra
Gakkumdu) yang terdiri dari…
a. Bawaslu, Pemerintah, kejaksaan
b. Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan
c. DKPP, Bawaslu, KPU
d. Bawaslu, Kepolisian, KPU
Jawaban b
Terimakasih semoga bermanfaat..
cerdas berpolitik
