Penyebab Pelanggaran Netralitas ASN

Awasi Pemilu – Masih tingginya pelanggaran Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) pada setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, selalu menjadi sorotan dan perlu dijadikan salah satu pokus pengawasan oleh Bawaslu dan jajarannya.

Netralitas ASN adalah setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara aktivitas pemerintahan, idealnya pemerintah independent dari kepentingan politik. Artinya ASN selaku pelaksana kebijakan dari pemerintah harus menjalankan tugasnya secara netral dari aspek politik, termasuk bertindak sesuai asas imparsialitas dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

Ada dua indikator utama dari netralitas politik yang harus diperhatikan oleh seorang ASN pada penyelenggaran Pemilu maupun Pilkada, yaitu:

a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.

b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satupasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

PENYEBAB PELANGGARAN NETRALITAS ASN